Penulis
- Salsabila Afifa Hanifa
- Hanna
- Jose Shaloh
- Danesh Pradyasvara Reska Taim
ABSTRAK
Kemajuan teknologi digital, khususnya di bidang keuangan, telah melahirkan aset kripto sebagai inovasi berbasis teknologi blockchain yang menawarkan sistem keuangan lebih terbuka, efisien, dan terdesentralisasi. Meskipun diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Indonesia, kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Artikel ini membahas secara komprehensif mengenai apa itu aset kripto, cara kerjanya, keunggulan, serta risiko yang menyertainya, dengan fokus pada regulasi yang mengaturnya di Indonesia. Aset kripto, yang menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan transaksi dan transparansi, menawarkan keunggulan seperti kemudahan akses, transparansi, dan ketahanan terhadap inflasi. Namun, investasi kripto juga menghadapi risiko signifikan seperti volatilitas harga, potensi pencurian, dan kurangnya perlindungan hukum bagi pengguna. Studi kasus seperti penipuan yang melibatkan influencer Indra Kenz menunjukkan bagaimana aset kripto dapat disalahgunakan dalam kegiatan ilegal. Selain itu, regulasi terkait kripto di Indonesia, yang mengacu pada berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan dari Bappebti, membatasi kripto sebagai komoditas, sementara penggunaannya sebagai alat pembayaran tetap dilarang. Dengan pemahaman yang baik tentang kripto dan regulasi terkait, masyarakat Indonesia dapat lebih siap untuk menghadapi peluang dan tantangan yang muncul dalam ekosistem aset digital ini.